Sorotan Khusus Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Indonesia

JAKARTA - Republik Indonesia sudah sejak lama memiliki impian memindahkan ibukota. Wacana ini pertama kali muncul di era Presiden pertama yaitu Ir. Soekarno dan kini kembali muncul di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alhasil rencana ini mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Jika melihat sedikit ke belakang, sebelum Indonesia merdeka kota Jakarta yang dahuu bernama Batavia sudah dijadikan pusat pemerintahan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Bangsa Eropa yang pertama kali menginjakan kaki di daerah ini adalah Portugis di abad ke 16, area yang saat itu masih berupa pelabuhan bernama Sunda Kelapa.

Seiring perkembangan jaman, area tersebut terus berkembang dan kini telah menjadi kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara yang menjadi pusat bisnis, politik, ekonomi dan budaya di Indonesia yang ditunjang beragam infrastruktur dan prasarana lengkap. Kini di era Presiden Jokowi, Ibukota Indonesia berencana dipindahkan ke salah satu kota di Kalimantan Tengah yaitu Palangkaraya.

Berbeda dengan Jakarta yang memiliki sejarah panjang, kota Palangkaraya baru dibangun pada 1957 dari hutan belantara yang dibuka melalui desa pahandut di tepi sungai Kahayan. Palangka Raya merupakan kota dengan wilayah terluas di Indonesia atau setara 3,6 kali luas Jakarta dan sejak pertama kali dibangun oleh Presiden Ir. Soekarno telah direncanakan sebagai ibukota negara di masa depan.

Rencana pemindahan ibukota kini telah dikaji secara mendalam oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasionan/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), dengan tujuan pemerataan ekonomi di luar pulau jawa, peningkatan tingkat kenyamanan ibukota negara, dan berbagai alasan lainnya.

Rencana ini mendapat perhatian khusus dari Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) DKI Jakarta yang menilai pemindahan ibukota harus segera diputuskan bukan dalam konteks untuk mengurangi tekanan di Jakarta tetapi untuk menciptakan pusat pemerintahan yang efektif, efisien, berwibawa dan berkualitas dunia.

"Pemerintah jangan terjebak pada aksi-aksi genit mewacanakan ibukota baru secara periodik tanpa ada usulan final. Kebijakan publik butuh kepastian agar stakeholder dapat merespon sesuai kapasitasnya." kata Dhani Muttaaqin, ketua IAP DKI Jakarta, seperti dilaporkan kontan.co.id.

Sementara itu Andi Simarmata, Pengamat Perkotaan Universitas Indonesia menjelaskan,"Agar itu terbangun, konsep perencanaan kotanya harus visioner dan berkarakter mencerminkan peradaban modern dengan pondasi kekuatan budaya nusantara" ungkap Andy.

Adapun Sonny Keraf mantan Menteri Lingkungan Hidup 1999 – 2001 melihat pemindahan ibukota pemerintahan sangat penting. Dia melihat permasalahan kemacetan Jakarta tidak akan mampu terurai dengan langkah pembangunan infrastruktur.

"Itu hanya bisa ditekan jika pusat pemerintahan pindah. Jika itu terelisasi maka ribuan PNS di Jakarta juga akan ikut pindah. Kemudian orang-orang dari daerah yang berurusan dengan pemerintahan pusat tidak menambah kemacetan di Jakarta jika ibukota pindah." jelas Sonny.

Jakarta kini telah menjadi salah satu kota dengan penduduk terpadat dengan tingkat kemacetan tinggi. Daya tarik untuk hidup sukses di Jakarta yang menjadi pusat bisnis telah mengundang orang-orang datang ke Ibukota ini. Adalah tugas pemerintah untuk melaksanakan kajian sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan keputusan paling tepat terkait efisiensi pemindahan ibukota yang tentunya berimbas pada kemakmuran dan pemerataan ekonomi di tanah air.